Yaqut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi haji 2024. Secara singkat, pada tahun 2024, Indonesia diberikan kuota tambahan 20.000 jamaah haji. Bukannya didistribusikan secara merata ke jamaah haji khusus dan reguler yang sudah lama antri, Yaqut malah memberikannya 100% ke jamaah haji khusus. Sebetullnya, secara teknis, keputusan untuk mengalokasikan seluruh jatah kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah kepada haji khusus memiliki dasar logika yang kuat. Kita harus jujur mengakui bahwa pengelolaan haji reguler bukanlah perkara yang bisa dikerjakan “semalam jadi.” Ada mata rantai birokrasi, kontrak katering massal, hingga pengaturan kloter yang sangat kaku.
Di sisi lain, haji khusus memiliki fleksibilitas tinggi. Mereka memiliki infrastruktur yang lebih lincah dan mampu menyerap kuota dalam waktu singkat. Dari kacamata efisiensi serapan kuota, langkah ini sangat bisa diterima agar tidak ada jatah yang mubazir.
Namun, di sinilah titik krusialnya. Masalah besar muncul ketika kebijakan yang secara administratif tampak “benar” ini diduga menjadi celah komersialisasi yang gelap.
Transaksi di Bawah Tangan
Keresahan publik memuncak ketika muncul indikasi bahwa jatah 20.000 kursi ini tidak didistribusikan berdasarkan antrean yang adil, melainkan diperjualbelikan. Isu mengenai “tarif” mulai dari Rp50 juta hingga ratusan juta rupiah per jamaah untuk bisa berangkat lebih awal mencoreng esensi ibadah haji itu sendiri.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan lagi soal efisiensi manajerial, melainkan:
-
Pengkhianatan Antrean: Ribuan jamaah reguler yang sudah mengantre puluhan tahun merasa hak keadilannya tercederai.
-
Komodifikasi Ibadah: Negara seolah membiarkan jatah suci berubah menjadi komoditas pasar gelap bagi mereka yang berkantong tebal.
-
Celah Gratifikasi: Alokasi kuota yang tidak transparan membuka pintu lebar bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang di tingkat pengambil kebijakan.
Transparansi adalah Harga Mati
Kebijakan yang baik tanpa transparansi hanya akan berakhir menjadi skandal. Publik tidak butuh sekadar alasan “fleksibilitas,” publik butuh audit terbuka: Ke mana saja 20.000 kursi itu pergi? Siapa saja yang berangkat? Dan apakah perpindahan kuota ini sudah melalui mekanisme hukum yang sah atau hanya sekadar akrobat regulasi demi keuntungan sepihak?
Persoalan ini bukan lagi sekadar masalah teknis administrasi antara haji reguler dan khusus, melainkan ujian integritas bagi Kementerian Agama. Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, pertaruhan ini menjadi sangat besar: apakah sejarah akan mencatatnya sebagai pembawa terobosan, atau justru sebagai periode di mana kuota haji menjadi barang dagangan?