UMRAH BISA NEWS — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan integritas dan standar pelayanan tinggi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Penegasan itu disampaikan saat agenda Verifikasi Faktual Tenaga Pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Jeddah, Jumat (13/2/2026).
Menhaj menekankan bahwa status sebagai tenaga pendukung PPIH bukan sekadar tugas teknis, melainkan amanah besar dalam melayani tamu Allah. Ia meminta seluruh petugas mengedepankan dedikasi penuh serta memastikan tidak ada jemaah yang terabaikan.
“Setiap tenaga pendukung memiliki kewajiban moral untuk melayani jemaah dengan dedikasi penuh. Tidak boleh ada jemaah yang tidak terlayani dengan layak karena kelalaian petugas,” tegasnya.
Selain pelayanan, Menhaj juga memberikan peringatan keras terkait praktik korupsi dan gratifikasi. Ia melarang seluruh petugas menerima uang, imbalan, atau bentuk gratifikasi apa pun dari pihak mana pun selama proses penyelenggaraan haji.
“Saya melarang keras seluruh petugas menerima uang atau gratifikasi dalam bentuk apa pun. Ini komitmen kita untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji bersih dan transparan,” ujarnya.
Menhaj bahkan membuka jalur pelaporan langsung apabila ditemukan indikasi pungutan liar atau praktik ilegal di lapangan. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba merusak kesucian ibadah haji.
Sementara itu, Yusron B. Ambary, Konsul Jenderal RI di Jeddah, menyatakan pihaknya menyiapkan sejumlah program strategis untuk mendukung kelancaran musim haji 2026.
Menurutnya, fokus utama mencakup pengamanan jemaah dari jalur ilegal serta optimalisasi dampak ekonomi bagi Indonesia. Kampanye edukasi preventif melalui media sosial bertajuk “Jihad Medsos” terus digencarkan guna mencegah praktik haji ilegal dan memberikan informasi akurat kepada WNI.
Selain itu, KJRI Jeddah juga menggelar forum Business Matching antara penyedia katering haji dan importir produk Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadikan ekosistem haji 2026 sebagai etalase sekaligus pasar utama produk nasional.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Jaenal Efendy, Liliek Marhaendro Susilo, serta Zakaria Anshori.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa penyelenggaraan haji 2026 diarahkan pada standar pelayanan prima, tata kelola bersih, serta penguatan ekosistem ekonomi haji yang profesional dan akuntabel.