UMRAH BISA NEWS — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan Indonesia harus naik kelas dalam ekosistem ekonomi haji global. Indonesia tidak lagi diposisikan sekadar sebagai “pembeli musiman”, tetapi diarahkan menjadi pemain aktif yang menguasai rantai nilai, mulai dari sektor perhotelan hingga logistik.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menyebut sejak pembentukan BPKH Limited pada 2023, arah kebijakan difokuskan pada investasi langsung di sektor haji dan umrah. Langkah tersebut didukung lintas kementerian, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun lebih dari 200 ribu orang berangkat ke Tanah Suci, ditambah sekitar 1,5 juta jemaah umrah. Pergerakan tersebut menciptakan ekosistem ekonomi bernilai besar, mulai dari hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan pendukung lainnya.
“Ini tahapan awal untuk bergeser dari procurement ke investasi,” ujar Arief, Senin (16/2/2026).
Namun demikian, penetrasi pasar dinilai masih membutuhkan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi dapat dijalankan lebih komprehensif. Saat ini, BPKH Limited dalam sejumlah praktik masih berperan sebagai fasilitator.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan langkah tersebut merupakan fondasi kedaulatan ekonomi haji. Ia menekankan bahwa kedaulatan bukan berarti mengomersialisasikan ibadah, melainkan memastikan tata kelola ekonomi haji berjalan profesional, efisien, dan berpihak pada jemaah.
Salah satu langkah konkret adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jemaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonominya dikelola pihak eksternal. Melalui skema investasi strategis, sebagian nilai ekonomi diharapkan kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jemaah.
BPKH juga menginisiasi penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca-Armuzna agar jemaah memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh, standar yang sebelumnya dinilai belum optimal.
Ke depan, BPKH menyatakan siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji yang digagas pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector. Agenda ini disebut sebagai langkah strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global.