UMRAH BISA NEWS — Kewenangan menteri dalam menentukan pembagian kuota haji reguler dinilai telah sesuai dengan konstitusi dan justru menjamin kepastian hukum yang lebih adil. Hal itu disampaikan oleh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Wahiduddin Adams, dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah […]
UMRAH BISA NEWS — Sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengemuka, dengan pemerintah menegaskan bahwa pembatasan kewenangan diskresioner Menteri dalam menentukan kuota haji reguler justru menjamin prinsip kepastian hukum yang adil. Ahli Presiden/Pemerintah, Wahiduddin Adams, menyampaikan bahwa pengaturan dalam beleid terbaru tetap konstitusional karena membatasi opsi […]