UMRAH BISA NEWS — Kewenangan menteri dalam menentukan pembagian kuota haji reguler dinilai telah sesuai dengan konstitusi dan justru menjamin kepastian hukum yang lebih adil. Hal itu disampaikan oleh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Wahiduddin Adams, dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah […]
