UMRAH BISA NEWS – Kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, terutama terkait jaminan keamanan penerbangan bagi ratusan ribu jemaah.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai aspek keamanan ruang udara menjadi faktor paling krusial, mengingat Indonesia memiliki kuota jemaah mencapai 221.000 orang.
Dengan jadwal keberangkatan gelombang pertama yang direncanakan mulai 22 April 2026, waktu yang tersedia untuk pengambilan keputusan dinilai semakin terbatas.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah menyiapkan tiga skenario, mulai dari keberangkatan penuh dengan mitigasi ketat, keberangkatan terbatas, hingga kemungkinan pembatalan total jika situasi memburuk.
Pada skenario pertama, jalur penerbangan dapat dialihkan ke kawasan Afrika Timur untuk menghindari wilayah konflik. Namun, opsi ini berpotensi menambah waktu tempuh hingga beberapa jam serta meningkatkan biaya operasional.
Sementara itu, jika kondisi memburuk, opsi pembatalan menjadi langkah terakhir dengan mempertimbangkan pengembalian dana atau skema pengelolaan dana jemaah.
Di sisi lain, Arab Saudi sebagai tuan rumah dinilai masih optimistis dalam menyelenggarakan ibadah haji, terlihat dari kelancaran pelaksanaan umrah dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, Mustolih menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, hingga lembaga intelijen.
Komnas Haji juga menegaskan perlunya jaminan keamanan penuh dari pemerintah Arab Saudi terhadap seluruh jemaah Indonesia.
Menurutnya, jika otoritas Saudi telah menyatakan kondisi aman, maka pemerintah Indonesia perlu memastikan adanya kepastian perlindungan bagi jemaah selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sejarahnya, ibadah haji tetap berlangsung di tengah berbagai konflik global. Namun, situasi saat ini dinilai lebih kompleks sehingga membutuhkan langkah yang lebih terukur.
Komnas Haji berharap pemerintah segera mengambil keputusan agar jemaah tidak berada dalam ketidakpastian, sekaligus memastikan biaya tambahan tidak dibebankan kepada calon jemaah.