UMRAH BISA NEWS — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan dana haji Indonesia tetap aman dan stabil meski di tengah tekanan global dan fluktuasi nilai tukar yang berpotensi meningkatkan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyebut bahwa struktur biaya haji sangat dipengaruhi mata uang asing seperti dolar AS dan riyal Saudi yang porsinya mencapai sekitar 80 persen. Untuk itu, BPKH telah menyiapkan langkah mitigasi sejak dini, termasuk penempatan cadangan devisa dalam mata uang tersebut serta penyaluran dana secara bertahap guna menjaga stabilitas pembiayaan.
Ia menegaskan bahwa dari sisi likuiditas, keamanan, dan investasi, kondisi dana haji saat ini tetap terjaga dengan baik. Hingga akhir 2025, nilai manfaat hasil investasi tercatat mencapai Rp12 triliun yang digunakan untuk mendukung pembiayaan jemaah.
Untuk haji 2026, BPKH menyiapkan subsidi nilai manfaat rata-rata sebesar Rp33 juta per jemaah, sementara biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah sekitar Rp54 juta. Selain itu, likuiditas dana juga dijaga minimal dua kali dari kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Dalam pelaksanaannya, sekitar 50 persen dana telah disalurkan untuk kebutuhan akomodasi, sementara sisanya akan dibayarkan secara bertahap, terutama untuk komponen penerbangan. Dengan strategi mitigasi yang konsisten, BPKH optimistis pembiayaan haji tetap terkendali di tengah dinamika global.